Otonomi daerah = desentralisasi korupsi…???

Ada yg menganggap bahwa Otonomi daerah merupakan desentralisasi korupsi , yaitu beralihnya korupsi dari pusat ke daerah.Tapi benarkah itu?

Mungkin bener , mungkin juga tidak.Karna gua rasa belum pernah ada yg melakukan penelitian bahwa apakah dulu sebelum reformasi ,korupsi hanya terjadi di pusat.Jadi menurut gua yg menganggap otonomi daerah sebagai desentralisasi korupsi hanyalah pemikiran sempit dari orang2 yg “fanatik” sentralistik.Korupsi dari dulu terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia! Jadi tidak benar kalo korupsi di daerah hanya terjadi di zaman sekarang setelah otonomi.

Otonomi daerah dan korupsi adalah dua hal yg berbeda yg tidak mungkin disama2kan.Dan yg perlu diingat , dari zaman sentralistik ke zaman desentralistik PUSAT & DAERAH sama2 (ada) melakukan korupsi…! Bedanya kalo dulu terbuka korupsinya ,tertutup beritanya di media massa.Kalo sekarang korupsinya buka2an dan beritanya di media massa juga sangat terbuka….!!!

Tapi harus diakui kalo sekarang jalan untuk korupsi di daerah lebih terbuka…karna kekuasaan daerah menetapkan anggaran sendiri.Walaupun begitu , tetap saja otonomi daerah tidak bisa dikambinghitamkan…!

Jadi yg salah siapa…??? Nilai aja sendiri……..gue gak mau menilai siapa yg salah..! Yg jelas…..yg salah masuk neraka…….hehehehe…..!!!

NO OFFENSE

Mencegah korupsi dengan suap resmi…?

Dengan alasan mencegah korupsi ,suap dan sejenisnya , slalu yg didengungkan kenaikan gaji atau istilah kerennya meningkatkan kesejahteraan.Tapi benarkah kenaikan gaji bisa mencegah korupsi atau suap?

Yang dikorupsi/suap bisa sampai milyaran , jadi masalah sebenarnya adalah kepuasan.Kalo gua bilang sih , korupsi semacam “penyakit jiwa “, yg tidak bisa dihilangkan dengan “menyuapnya” secara resmi ,apalagi dengan jumlah yg tidak bisa memuaskan nafsu si pasien.Itu sama saja kita memberi maling sedikit uang , untuk mencegah si maling merampok habis harta kita…!!!!

no offense